MK Ubah Syarat Pilkada-Partai Buruh Siap Usung Anies di Pilgub Jakarta

Foto: Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat acara May Day Fiesta di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Putusan tersebut merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora.

Putusan dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024). Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan kedua partai tersebut terhadap UU Pilkada.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. Isi Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada itu:

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.

Sementara itu, MK mengubah isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada berdasarkan komposisi jumlah daftar pemilih tetap. Isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang diubah MK itu yakni:

Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

Ilustrasi Pilkada DKI Jakarta/ Edward Ricardo (CNBC Indonesia)
Foto: Ilustrasi Pilkada DKI Jakarta/ Edward Ricardo (CNBC Indonesia)
Ilustrasi Pilkada DKI Jakarta/ Edward Ricardo (CNBC Indonesia)

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut

Mendengar keputusan tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan bahwa dia siap mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024-2029.

“Iya,” ungkap Said Iqbal saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Selasa (20/8/2024).

Said Iqbal pun berharap partai politik lainnya seperti PDIP dan Partai Hanura untuk ikut masuk dalam koalisinya mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024.

“Dengan demikian peluang Anies Baswedan bisa maju memenuhi syarat sebagai calon gubernur Jakarta dengan cukup diusung oleh PDIP, Partai Buruh, dan Hanura,” bebernya.

toto slot online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*