Begini Hitung-hitungan Beli Asuransi Jiwa Buat Pendidikan Anak

Ilustrasi Cara Ajarkan Pendidikan Seks pada Anak
Foto: iStock

Saat Anda berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, ada satu pengeluaran yang tak bisa dihindari bagi para orang tua: biaya pendidikan anak. Pendidikan adalah salah satu pengeluaran terbesar dalam hidup, sehingga perencanaan yang matang sangatlah diperlukan.

Seringkali, kita disuguhi iklan produk asuransi jiwa yang menawarkan tabungan khusus untuk pendidikan anak. Namun, kita perlu waspada terhadap janji-janji menarik yang ditawarkan dan tidak semata-mata menganggap asuransi pendidikan sebagai solusi untuk mengumpulkan dana pendidikan anak.

Memang, memiliki asuransi jiwa bisa memberikan perlindungan finansial untuk pendidikan anak jika pencari nafkah menghadapi musibah. Namun, keputusan untuk membeli asuransi jiwa harus dilakukan dengan cermat, terutama jika menyangkut masa depan pendidikan anak.

Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membeli asuransi jiwa sebagai jaminan biaya pendidikan anak:

Cari tahu berapa total biaya pendidikan anak di masa depan

Meskipun sulit untuk memprediksi biaya pendidikan di masa depan secara akurat, penting untuk melakukan perhitungan berdasarkan asumsi inflasi.

Mulailah dengan menghitung biaya uang pangkal untuk setiap jenjang pendidikan saat ini dan estimasi biaya di masa mendatang saat anak Anda memasuki jenjang tersebut. Dengan langkah-langkah yang tepat, Anda bisa lebih siap dalam merencanakan pendidikan anak.

Asumsi Biaya Uang Pangkal Sekolah & Inflasinya

TingkatBerapa Tahun LagiBiaya 2023Biaya Nanti
TK110,000,000SAMA
SD315,000,00019,965,000
SMP914,000,00033,011,268
SMA1215,000,00047,076,426
S115100,000,000417,724,817
Asumsi inflasi 10% per tahun

Jika dilihat dari tabel di atas, maka seseorang memiliki tugas untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 517 juta untuk uang pangkal sekolah anaknya.

Dana sebesar Rp 517 juta idealnya dikumpulkan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan anak. Namun sebagai gambaran saja, uang pertanggungan asuransi jiwa Anda harus ada di atas angka tersebut.

Hitung besaran uang pertanggungan asuransi jiwa

Jumlah uang pertanggungan (UP) bisa diketahui dengan cara yang mudah yaitu lewat perhitungan berdasarkan pengeluaran tahunan. Adapun rumusnya adalah:

Uang Pertanggungan = Pengeluaran setahun/Imbal investasi rendah risiko per tahun

Berikut simulasinya:

Pengeluaran tahunan Anda adalah Rp 120 juta, dan jika asumsi investasi rendah risiko (surat berharga negara) adalah 5%, maka segini besaran uang pertanggungan asuransi jiwa yang ideal untuk Anda.

UP= Rp 120 Juta/5% = Rp 2,4 miliar.

Jika untuk kebutuhan hidup Anda membutuhkan Rp 2,4 miliar maka untuk biaya pendidikan anak, Anda tinggal menambahkan Rp 517 juta saja. Alhasil total UP ideal Anda adalah Rp 2.9 – Rp 3 miliar.

Semakin besar uang pertanggungan, semakin mahal premi yang dibayarkan.

Agar pengeluaran Anda lebih terkontrol, Anda bisa memilih asuransi jiwa tradisional term life saja dan memastikan bahwa waktu perlindungan asuransi sesuai dengan jangka waktu kebutuhan proteksi Anda.

https://kadobet.jp.net/
https://outdoordads.org/
https://jobkadobet.byethost7.com/?i=1
https://kera4dtesting.com/
https://sicepat.jp.net/
https://heylink.me/kas4dgacor/

Agenda Senin 30 September: Preskon Bunga Pinjaman- Roadmap Hilirisasi

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers KSSK : Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2024. (Tangkapan Layar Youtube kementerian Keuangan)
Foto: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers KSSK : Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2024. (Tangkapan Layar Youtube kementerian Keuangan)

Sejumlah acara diskusi dan olah raga hingga konferensi pers digelar pada hari ini, Senin (20/9/2024). Di antaranya adalah konferensi pers Lembaga Penjamin Sosial (LPS) mengenai suku bunga.

Agenda dan Event Hari Ini Senin 30 September 2024:

1. Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (16.00 WIB)

2. Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 (Periode Keanggotaan 2019-2024)

3. Kementerian PPN/Bappenas akan menyelenggarakan acara Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi (11.00 WIB)

4. Peluncuran Central Counterparty untuk Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA) di Gedung Bank Indonesia (09.00 WIB)

5. Konferensi pers BNI Investor Daily Summit 2024 bertema ‘Accelerating Resilient Growth’ (15.00 WIB)

6. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menggelar “Konferensi Pers Paparan Kinerja Industri Asuransi Umum Triwulan II (15.00 WIB)

7. Penandatanganan Agreement Refinancing Existing Loan PT Huadian Bukit Asam Power dengan Bank Mandiri (09.00 WIB)

8. Seminar Nasional Seri-3 dengan topik Ekonomi Sirkular: Pembangunan Ekonomi yang Bertanggung jawab (09.00 WIB)

9. Java Paragliding Championship 2024 (30 September- 6 Oktober 2024)

Ageda korporasi:
RUPS PT Pakuan Tbk

Informasi Pembayaran Kupon seri BVIC02SBCN1 ke 21

https://mejaslotgacor.com/
https://meja138.com/
https://pafisimalungun.info/
https://pafipohuwato.info/
https://heylink.me/kas-4d/

Warga RI Siap-Siap! Sistem Pajak Canggih Berlaku 1 Januari 2025

Dirjen Pajak Suryo Utomo di APBN KiTA (Tangkapan Layar Youtube)

Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (core tax administration system/core tax) akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa core tax system akan mulai beroperasi pada Januari 2025.

Penerapan sistem pajak termutakhir ini diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak dari sekitar 10 persen menjadi 12 persen dalam lima tahun ke depan. Itu artinya, akan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan.

“Insya Allah di kita bisa menggunakan core tax pada 1 Januari 2025,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo di kantornya, Jakarta, Senin, (23/9/2024).

Suryo menuturkan saat ini DJP sudah dalam tahap sosialisasi dan edukasi penggunaan sistem tersebut. Menurut dia, edukasi sudah diberikan kepada 52.964 Wajib Pajak kakap dengan transaksi yang besar. “Karena mereka yang akan sangat terimbas oleh implementasi core tax,” kata Suryo.

Dia menambahkan meski demikian DJP tetap memberikan edukasi kepada Wajib Pajak lainnya. Dia menyebut masyarakat dapat mengakses simulasi core tax ini serta menemukan buku dan video panduan penggunaan core tax di dalam website DJP online.

Tak kalah penting, Suryo mengatakan DJP juga melakukan pelatihan terhadap para pegawai pajak dalam menggunakan sistem ini. Nantinya, para pegawai pajak itu akan menjadi pelatih bagi masyarakat yang akan menggunakan core tax system.

Suryo mengatakan tahap pelatihan bagi pegawai pajak dan masyarakat ini penting sebelum core tax benar-benar dirilis. Dia mengatakan pelatihan kepada masyarakat luas dilakukan agar mereka tidak bingung ketika DJP merilis sistem tersebut.

“Sehingga tidak ada gap ketika benar-benar dilaksanakan,” kata dia.

https://pafisibolga.info/
https://pafipadangsidimpuan.info/
https://pafiprabumulih.info/
https://pafilubuklinggau.info/
https://heylink.me/cucu-zeus-gacor/

Kemenkeu tegaskan hanya jasa pengelolaan pada IPL�

Kemenkeu tegaskan hanya jasa pengelolaan pada IPL yang dikenakan PPN

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Muchamad Arifin menegaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) hanya terhadap jasa pengelolaan saja.

“Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 di situ ada tuh nama-nama yang dikecualikan. Jasa yang dipungut oleh pengelola apartemen tidak termasuk yang dikecualikan,” ujar Muchamad Arifin di Serang, Banten, Kamis (26/9).

Ia mencontohkan bahwa jika penghuni memiliki tagihan listrik sebesar Rp50 ribu dan dibayarkan kepada pengelola lingkungan tempat tinggal melalui IPL dengan jumlah yang sama, maka tidak dikenakan PPN.

Namun, jika penghuni tersebut dibebani biaya tambahan sehingga harus membayar IPL sebesar Rp70 ribu, maka selisih antara tagihan listrik dan IPL yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai jasa pengelolaan dan dikenakan PPN.

Arifin juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak didasarkan pada suatu aturan baru, tapi berdasarkan PP yang dikeluarkan pada 2022 lalu tersebut.

“Aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Nah, sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak, Itu kalau mau cek di PP Nomor 49 Tahun 2022,” katanya.

Sebelumnya, Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) meminta agar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di rumah susun tidak dikenakan PPN.

Ia mengatakan bahwa mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL sehingga adanya PPN justru akan memberatkan bagi pengelola dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Menurut dia, untuk menaikkan tarif IPL membutuhkan upaya karena tidak semua penghuni menyetujui. Apalagi dengan dikenakan PPN maka tunggakan IPL akan semakin besar.

Bahkan karena defisit dalam perawatan rusun tersebut, membuat beberapa pengelola harus merumahkan beberapa pekerja (teknisi, satpam, petugas kebersihan, dan sebagainya).

Adjit juga menilai bahwa pengenaan pajak terhadap IPL juga berpotensi terjadi pengenaan pajak ganda mengingat iuran yang diserahkan kepada pengelola juga dikenakan PPN.

https://kera4d-login.com/
https://togel2win.jp.net/
https://togel2win.com.co/
https://heylink.me/Kera4D-2023/
https://heylink.me/Togel2win-2023/
https://heylink.me/KERA4D.GG/
https://heylink.me/kastotogacor/

IPS Kota Medan naik jadi 2,94 tertinggi di Sumatera Utara

IPS Kota Medan naik jadi 2,94 tertinggi di Sumatera Utara

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Medan 2024 naik menjadi 2,94 atau tumbuh sekitar 0,74 dibandingkan tahun lalu sebesar 2,2 dan tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

“Artinya, jika tahun lalu ibu kota Provinsi Sumatra Utara hanya berpredikat cukup, tahun ini meningkat menjadi baik,” tegas Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, di Medan, Jumat.

Pencapaian ini, lanjut Arrahmaan yang merupakan Wali Data Pemerintah Kota Medan, kembali menempatkan Kota Medan sebagai peringkat pertama di Sumatera Utara.

Kabid Statistik dan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Medan Rizka Firdahlia menerangkan, bahwa IPS merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Statistik Sektoral, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

Pihaknya menjelaskan, IPS yang diperoleh Kota Medan merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dari daerah hingga pleno tingkat pusat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran BPS se-Indonesia menyerahkan Anugerah Hari Statistik Nasional kepada Wali Data dari lima provinsi, 63 kabupaten dan 25 kota atas meraih predikat Baik, di Jakarta, Kamis (26/9).

“Kerja sama dan kolaborasi antara Dinas Kominfo Kota Medan sebagai Wali Data, Bappeda selaku ketua forum Satu Data Indonesia Kota Medan, dan BPS sebagai pembina data,” paparnya.

Adapun perangkat daerah di lingkungan Pemkot Medan menjadi sample penilaian yang merupakan faktor utama bisa menaikkan IPS Kota Medan dan menjadi tertinggi di Sumatera Utara, ucap Rizka.

Rizka juga menerangkan, tahun ini menjadi sampel adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan Survei Standar Satuan Harga, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat.

“Kesiapan perangkat daerah ini sangat mendukung kenaikan IPS kita tahun ini,” sebut Rizka seraya mengatakan hanya dua Wali Data dari Sumatera Utara diundang dalam Anugerah Statistik Nasional, yakni Pemkot Medan dan Pemkot Gunungsitoli.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum memahami betapa pentingnya data statistik.

Padahal, ungkap dia, kebijakan pemerintah maupun pembangunan harus berlandas kepada data agar tidak terjadi untung-untungan karena berdasarkan data yang valid.

“Saya juga telah mendorong pemerintah-pemerintah daerah memanfaatkan data Statistik Sektoral. Melalui peraturan menteri saya juga tekankan, Statistik Sektoral menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang di-APBD-kan,” tandas Tito.

https://pafisintang.info/
https://pafikonawe.info/
https://digitalmediacentre.org/
https://slotkadobet.online/
https://heylink.me/kas4d-/

Tokocrypto catat peningkatan volume trading hingga 165 persen yoy

Tokocrypto catat peningkatan volume trading hingga 165 persen yoy

Tokocrypto mencatatkan peningkatan volume trading�(perdagangan) hingga 165 persen secara year on year�(yoy).

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh pengguna Tokocrypto. Pertumbuhan sigfinikan ini merupakan bukti nyata bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang melihat potensi aset kripto dan memilih Tokocrypto sebagai platform terpercaya,” kata CEO Tokocrypto Yudhono Rawis dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

Per September 2024, aplikasi Tokocrypto telah memiliki lebih dari 4,5 juta pengguna dan diunduh lebih dari 6 juta kali.

Pihaknya turut aktif membangun komunitas yang kini berjumlah sekitar 1,5 juta anggota di berbagai platform. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, Tokocrypto meluncurkan fitur baru seperti Tokocrypto Lite yang diharapkan mempermudah investor dalam melakukan trading aset kripto melalui aplikasi mobile.

Selain itu, Tokocrypto menawarkan beragam fitur menarik seperti perdagangan spot dengan lebih dari 400 token, Proof of Reserves (PoR), Earn, TKO Megadrop, IDR Convert, hingga Dollar Cost Averaging (DCA). Berbagai inovasi ini disebut memberikan solusi lengkap bagi investor kripto di Indonesia.

Di sisi kolaborasi, dilakukan perluasan kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan besar dari berbagai sektor, termasuk Blu by BCA Digital, Bank BRI, Bank Neo Commerce, OVO, GoPay, Blibli Tiket, AirAsia, Ismaya, The Mulia Resort Bali serta beberapa perusahaan Web3 seperti Mantra, Ondo Finance, Creo Engine, Velo dan lainnya.

“Tokocrypto, platform perdagangan aset kripto nomor 1 di Indonesia, merayakan ulang tahunnya yang keenam dengan pencapaian luar biasa. Dalam kurun waktu enam tahun, Tokocrypto telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, mulai dari kenaikan jumlah pengguna, volume perdagangan, mitra kolaborasi hingga fitur terbaru,” ucapnya.

Capaian lain dari Tokocrypto juga termasuk mengadakan program edukasi dan literasi kripto di 60 kota sekaligus berkolaborasi dengan 20 universitas di Indonesia yang berhasil menjangkau lebih dari 38 ribu peserta.

Perusahaan tersebut dinyatakan pula telah menggelontorkan 120 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp1,8 miliar untuk mendukung program pendidikan dan literasi kripto guna menciptakan ekosistem yang inklusif serta berkelanjutan.

“Banyak pencapaian telah diraih, salah satunya mendapatkan lisensi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Lisensi ini menjadi bukti komitmen dalam membangun ekosistem kripto yang aman dan terpercaya di Indonesia,” ungkap dia.

Dengan berlisensi PFAK, pihaknya kian percaya diri menjalankan operasional yang mengedepankan keamanan dan kepatuhan hukum. Penerapan standar keamanan yang ketat dikatakan sangat penting untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas, sehingga seluruh proses bisnis berjalan sesuai regulasi yang berlaku dan risiko dapat diminimalisir.

“Tokocrypto juga menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I sebagai salah satu wajib pajak dengan kontribusi terbesar dan penghargaan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2024 untuk kategori Press Conference Terbaik,” ujar Yudhono.

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi(Bappebti), jumlah investor kripto di Indonesia hingga Agustus 2024 mencapai 20,9 juta dengan peningkatan sebesar 3,23 juta investor dalam setahun terakhir. Nilai transaksi aset kripto di Indonesia masih menunjukkan tren positif, sejak Januari-Agustus 2024 yang sudah mencapai Rp393,01 triliun atau naik 360 persen yoy.

https://coachfactoryoutletbbx.net/
https://rtpmeja138.com/
https://apkmeja138.com/
https://meja138.jp.net/
https://heylink.me/kas4d__/

Rupiah naik setelah data klaim pengangguran AS yang lebih baik

Rupiah naik setelah data klaim pengangguran AS yang lebih baik

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat, diperkirakan naik setelah data klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) yang lebih baik dari perkiraan.

Pada awal perdagangan Jumat pagi, rupiah meningkat 72 poin atau 0,47 persen menjadi Rp15.093 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.165 per dolar AS.

“Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS yang berbalik melemah walau sempat menguat setelah revisi pada data produk domestik bruto AS menunjukkan penjualan barang tahan lama yang lebih kuat dari perkiraan, begitu pula dengan data klaim pengangguran AS yang juga lebih baik,” kata analis mata uang Lukman Leong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan pemesanan barang tahan lama 0 persen, lebih baik dibanding perkiraan -2,6 persen. Sementara klaim pengangguran AS 218 ribu pekerja, lebih baik dari perkiraan 225 ribu.

Namun, sikap ketua bank sentral AS atau The Fed Jerome Powell dan pejabat The Fed lainnya yang semalam menolak memberikan pernyataan mengenai kebijakan moneter, ditanggapi investor sebagai sinyal akan kebijakan The Fed kedepannya yang mungkin masih akan tetap agresif menurunkan suku bunga.

Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.050 per dolar AS sampai dengan Rp15.200 per dolar AS.

https://sarahkoppelagency.com/
https://linkgeorgia.com/
https://heylink.me/kera4d-testing/
https://northfacesoutletonline.net/
https://heylink.me/kas_4d/

BI hentikan publikasi JIBOR per 1 Januari 2026

BI hentikan publikasi JIBOR per 1 Januari 2026

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan BI menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) per 1 Januari 2026.

“Penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR ini diharapkan akan memberikan kepastian bagi pelaku pasar untuk menggunakan acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yaitu Indonesia Overnight Index Average (IndONIA),” kata Erwin di Jakarta, Jumat.

JIBOR adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah di Indonesia, untuk tenor di atas overnight.

Pengumuman tersebut akan menjadi rujukan dalam penyesuaian (contractual triggers) penghitungan dan penggunaan fallback untuk kontrak keuangan yang menggunakan JIBOR.

Fallback adalah klausul yang mengatur mengenai sekiranya terdapat adanya perubahan aturan kesepakatan di sepanjang masa kontrak, maka akan ada mekanisme atau kesepakatan lanjutan untuk mengakomodir perubahan dari kesepakatan awal.

Sejalan dengan agenda benchmark rate reform yang telah berjalan di pasar keuangan global, berbagai otoritas, lembaga, dan asosiasi pelaku pasar di berbagai negara telah menindaklanjuti reformasi penguatan acuan suku bunga, melalui peralihan dari penggunaan Interbank Offered Rate (IBOR) yang bersifat quotation-based, menjadi acuan suku bunga yang lebih kredibel menggunakan acuan transaksi yang terjadi di pasar (transaction-based).

Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Indonesia selaku pengelola (administrator) dari JIBOR telah menetapkan penghentian secara permanen publikasi JIBOR pada seluruh tenor, yakni tenor 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

Mendukung pengumuman rencana penghentian publikasi JIBOR itu, NWGBR telah mempublikasikan panduan transisi JIBOR hari ini. Panduan Transisi JIBOR bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan transisi bagi pelaku pasar serta seluruh stakeholders untuk mendukung kelancaran transisi JIBOR.

Dalam buku panduan tersebut, antara lain NWGBR merekomendasikan alternatif acuan suku bunga rupiah yang berdasarkan transaksi yaitu, IndONIA.

NWGBR beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), memiliki fungsi untuk memberikan informasi bagi pelaku pasar mengenai agenda benchmark reform dan rekomendasi referensi suku bunga di pasar keuangan domestik.

https://push-agency.net/
https://dronetechroofing.com/
https://modernjewishhome.com/
https://pafitanjungbalai.info/
https://heylink.me/KASS138/

NWGBR terbitkan Panduan Transisi Pengakhiran JIBOR

NWGBR terbitkan Panduan Transisi Pengakhiran JIBOR

National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR), yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (Apuvindo), menerbitkan Panduan Transisi Pengakhiran Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR).

Panduan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menghentikan publikasi JIBOR sejak 1 Januari 2026.

“Panduan ini memberikan informasi mengenai latar belakang diskontinuitas JIBOR, timeline transisi JIBOR, dan pedoman persiapan serta rekomendasi transisi JIBOR yang dapat menjadi acuan bagi pelaku pasar,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat.

JIBOR merupakan rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah di Indonesia, untuk tenor di atas overnight.

Menurut Erwin, panduan itu diharapkan dapat mendukung kelancaran proses transisi JIBOR dan membantu pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan memahami proses reformasi referensi suku bunga rupiah dari JIBOR menuju IndONIA.

NWGBR memiliki fungsi untuk memberikan informasi bagi pelaku pasar mengenai agenda benchmark reform dan rekomendasi referensi suku bunga di pasar keuangan domestik.

Dalam panduan itu, NWGBR juga merekomendasikan pelaku pasar yang memiliki eksposur JIBOR untuk melakukan empat langkah utama, yakni penggunaan suku bunga referensi alternatif atau Alternative Reference Rate (ARR) berupa IndONIA dan Compounded IndONIA pada kontrak keuangan baru secara bertahap sejak 1 Januari 2025.

Tahapan dilakukan dengan rincian untuk tenor overnight sampai dengan 1 minggu dimulai 1 Januari 2025, untuk tenor 1 bulan sampai dengan 3 bulan dimulai 1 April 2025, dan untuk tenor 6 bulan sampai dengan 12 bulan dimulai 1 Juni 2025.

Langkah berikutnya adalah membentuk atau melanjutkan tim transisi untuk memastikan kelancaran proses transisi JIBOR, dan mengikuti terus perkembangan domestic benchmark reform.

Agar para pihak memastikan kontrak legacy JIBOR telah memiliki fallback clauselanguage, dapat melakukan re-papering atau melaksanakan addendum kontrak untuk menyepakati perubahan kesepakatan dari perjanjian awal, apabila diperlukan.

Salah satu komponen pembentuk fallback rate JIBOR adalah spread adjustment, yang merupakan metode penyesuaian atas perbedaan karakteristik risiko antara JIBOR dengan Alternative Reference Rate (ARR) yaitu IndONIA.

Adapun perhitungan spread adjustment tiap tenor akan menggunakan data lima tahun ke belakang sejak trigger date pada 27 September 2024. Selanjutnya spread adjustment akan dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada akhir Oktober 2024.

Informasi dalam panduan tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi antara anggota NWGBR dengan melibatkan pelaku pasar, yang mengacu pada rekomendasi dan praktik terbaik di perbankan internasional.

Panduan tersebut juga memuat informasi mengenai konvensi Alternative Reference Rate (fallback rate) dan spread adjustment yang dapat dipertimbangkan pelaku pasar dalam menyusun kontrak keuangan baru maupun fallback atas kontrak-kontrak JIBOR yang jatuh tempo setelah berakhirnya publikasi JIBOR (kontrak legacy JIBOR).

Fallback clauselanguage adalah klausul yang mengatur mengenai sekiranya terdapat perubahan aturan kesepakatan di sepanjang masa kontrak, maka akan ada mekanisme/kesepakatan lanjutan untuk mengakomodir perubahan dari kesepakatan awal.

https://totallycebu.com/
https://boglechandler.com/
https://menes-job.com/
https://lankarani.net/
https://heylink.me/antirungkatclub/

GNPIP Sulampua 2024 perkuat stabilitas pasokan dan distribusi pangan

GNPIP Sulampua 2024 perkuat stabilitas pasokan dan distribusi pangan

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) 2024 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berupaya menjaga stabilitas pasokan antarwaktu, memperkuat distribusi pangan dan mengurangi disparitas harga antardaerah.

Hal tersebut diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi antara lain peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, dan pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah Sulampua.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Jakarta, Jumat, mengatakan program unggulan pengendalian inflasi tersebut juga termasuk perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.

“Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat diantaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah dan perluasan Mini Distribution Center atau kios pengendali inflasi,” kata Destry.

Ia menuturkan inflasi di Sulampua masih tetap terjaga. Namun, sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi.

Sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua. Kondisi tersebut memengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua.

Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga.

Menurut Destry, ​​​upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, di mana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan mendukung langkah sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulampua yang berfokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pasokan pangan.

Beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antarwaktu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Miling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.

Ferry juga menuturkan pentingnya penguatan peran BUMD Pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.

Sementara Pj Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin menuturkan GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Sulampua.

TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) wilayah Sulampua melalui sinergi bersama menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan.

Selama 2024, terdapat 31 program perluasan Good Agricultural Practice (GAP) yang dilakukan TPID Sulampua berupa praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan melalui dukungan sarpras pertanian, 19 program hilirisasi produk pertanian, 25 KAD Government to Government dan 23 KAD Business to Business, serta 36 fasilitasi distribusi pangan.

Ke depan, TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan melalui dua langkah strategis yaitu penguatan pasokan pangan antarwaktu dan antardaerah serta peningkatan efisiensi rantai pasok Sulampua untuk mengatasi disparitas harga antardaerah.

https://huat138.jp.net/
https://jagohuat.shop/
https://terushuat.site/
https://epal-shop.com/
https://heylink.me/KAS138__/